Petugas memindahkan kontainer berisi vaksin COVID-19 setibanya di Kantor Pusat Bio Farma, Bandung, Jawa Barat, Senin, 7 Desember 2020 lalu. (ant/balipost)

Sebanyak 7.300 Posyandu Dijadikan Lokasi Vaksinasi Covid-19

MATARAMPOS.COM – Pemprov NTB masih menunggu juklak dan juknis dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait vaksinasi Covid-19, yang rencananya akan dilaksanakan akhir Januari 2021 mendatang. Dari Juklak dan Juknis tersebut, akan diketahui siapa saja yang prioritas akan mendapatkan vaksin gratis, dan vaksinasi secara mandiri.

“Untuk prioritas dan lainnya, pasti ada Juklak dan Juknisnya. Kita akan pedomani Juklak dan Juknis itu siapa target yang mendapatkan. Pasti ada Juklak dan Juknisnya,” kata Wakil Ketua Satgas Covid-19 NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., dikonfirmasi di Kantor Gubernur, Kamis, 10 Desember 2020.

Prioritas vaksinasi Covid-19, kata Sekda NTB ini, akan melihat tingkat urgensinya. Tentunya, nanti akan ada petunjuk yang lebih detail berupa Juklak dan Juknis dari Kemenkes “Semua berdasarkan urgensi, kemudian dampak risiko,” katanya.

Pemprov NTB telah menyiapkan sarana kesehatan untuk lokasi vaksinasi Covid-19. Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., dalam rapat evaluasi penanganan Covid-19 dan Pilkada serentak, beberapa hari lalu menyebutkan vaksinasi Covid-19 di NTB akan dilaksanakan di 7.300 Posyandu yang tersebar di 10 kabupaten/kota.

Selain itu, vaksinasi juga akan dilakukan di 175 Puskesmas dan 31 rumah sakit di NTB. Untuk tenaga yang melakukan vaksinasi atau vaksinator yang resmi jumlahnya sbanyak 350 orang.

Namun, Dikes NTB sudah mendata ada 12.000 lebih tenaga kesehatan yang bisa dikerahkan untuk vaksinasi jika diperlukan. Mereka terdiri dari dokter dan perawat yang berada di fasilitas kesehatan yang ada di NTB.

Eka menyebutkan prioritas untuk vaksinasi, yaitu petugas kesehatan, orang yang kontak erat, kelompok sektor pelayanan publik seperti TNI, Polri, Pol PP, petugas pemadam kebakaran, kelompok masyarakat usia 18 – 59 tahun.

“Terutama peserta BPJS yang iuran dibayarkan oleh pemerintah atau PBI. Di kita, peserta BJPS yang preminya dibayarkan oleh pemerintah sekitar 2,4 juta orang. Kalau kita ambil 66 persen, karena biasanya sepertiga itu adalah usia 0 – 18 tahun, maka sekitar 1,6 juta orang,” sebutnya.

Selain itu, tenaga pendidik di seluruh Indonesia dan tenaga pemerintahan juga prioritas untuk divaksin Covid-19. Mereka yang prioritas mendapatkan vaksin dari pemerintah.

“Di luar ini, boleh melakukan vaksinasi secara mandiri dilakukan di rumah sakit-rumah sakit swasta,” katanya.

Eka menyebutkan jumlah sasaran masyarakat yang divaksin Covid-19 di NTB, jika melihat usia 18 – 59 tahun sebanyak 3.057.309 jiwa. Dengan rincian, Lombok Barat 420.268 jiwa, Lombok Tengah 569.879 jiwa, Lombok Timur 720.897 jiwa. Kemudian, Sumbawa 275.275 jiwa, Dompu 152.441 jiwa, Bima 294.181 jiwa, Sumbawa Barat 90.925 jiwa, Lombok Utara 132.544 jiwa, Kota Mataram 295.662 jiwa dan Kota Bima 105.237 jiwa.

Share
x

Check Also

GESID Dukung Keputusan DPR dan Pemerintah soal Revisi UU Desa Terkait Masa Jabatan Kades Jadi 8 Tahun

MATARAMPOS.COM, JAKARTA- Dewan Pimpinan Rakyat (DPR) dan Pemerintah akhirnya sepakati revisi undang-undang desa yang salah ...

Ketika Seorang Ibu Mengajarkan Anaknya Bertemu Rasulullah SAW Setiap Saat

Kisah Hikmah penting untuk bertemu Rasulullah SAW setiap saat. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ...

Alasan Starbucks Disebut Pro-Israel dan Ikut Diboikot

MATARAMPOS.COM – Starbucks menjadi salah satu brand utama gerakan Boycott, Divestment, Sanctions (BDS) atau Boikot, Divestasi, ...