MataramPos.Com MataramPos
MATARAM- Kasus pandemi Coronavirus Disease atau Covid-19 di sejumlah wilayah di Pulau Jawa mengalami lonjakan. Daerah dengan zona merah mulai melakukan pengetatan. Aparatur sipil negara (ASN) yang telah melakukan perjalanan dinas ke luar daerah disarankan menjalani isolasi mandiri. Langkah itu demi menghindari penularan virus corona.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito menyampaikan, kebijakan Pemkot Mataram sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia sejak 2020 dilakukan pembatasan aktivitas perjalanan dinas ASN. Penerbitan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dilihat dari sisi urgensinya. Jika dianggap tidak penting maka tidak disetujui. “Kita tidak serta merta berikan izin. Lihat dulu urgensi acara yang akan dihadiri,” kata Sekda dikonfirmasi akhir pekan kemarin.
Pejabat yang harus berangkat ke Jakarta diakui, ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan secara daring saja, sehingga perlu bertemu langsung dengan pejabat di lembaga atau kementerian terkait. Kewajiban ASN yang baru melakukan perjalanan dinas menjalankan isolasi mandiri tidak ada aturan seperti itu. Tetapi pihaknya menyarankan sebaiknya isolasi mandiri bila ada gejala – gejala atau gangguan fisik, supaya mengurangi risiko penularan virus corona. “Tidak ada sih aturan seperti itu. Kalau memang ada gejala fisik sebaiknya work from home (WFH) saja,” jelasnya.
Eko menambahkan, selama pandemi pengajuan surat izin perjalanan dinas relatif sedikit. ASN memahami bahwa kondisi di sejumlah daerah terutama di Pulau Jawa mengalami lonjakan kasus, sehingga berpikir untuk bepergian.
Selain itu, kebijakan Pemkot Mataram mengurangi aktivitas perjalanan dinas selama pandemi. Akibatnya anggaran perjalanan dinas direfocusing atau pangkas 50 persen. Anggaran pun dialihkan untuk penanganan dan pencegahan virus corona. “Kita banyak efisiensi dari anggaran perjalanan dinas. Anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19,” demikian kata Sekda.
