MATARAMPOS – Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, didesak segera mengambil sikap menghadapi pandemi Covid-19. Di tengah rasa khawatir yang dirasakan daerah lain di Indonesia, justru NTB lebih siap menuju pemulihan pariwisata dan ekonomi. Secara statistik, data penyebaran covid-19 di NTB lebih mendukung diberlakukan Peraturan Gubernur (Pergub) tentang kawasan wisata zona hijau.
Untuk itu, NTB kini telah menyiapkan Pergub kawasan zona hijau. Bahkan NTB tengah menyiapkan kemudahan bagi wisatawan mendapatkan rapid antigen secara gratis bagi wisatawan. Taufan Rahmadi, pelaku pariwisata di NTB menilai kehadiran Pergub wisata zona hijau dan rapid antigen gratis bagi wisatawan ini patut didukung.
Taufan mengatakan, Pergub itu harus segera diterbitkan. Apalagi draft Pergub itu sudah dirancang. ‘’Langkah awalnya harus ada Pergub. Ditambah lagi jika pemerintah daerah berani memberikan rapid antigen dan vaksin secara gratis bagi wisatawan. Saya pribadi khususnya sangat mendukung langkah cemerlang Pemprov NTB ini,’’ ujarnya di sela-sela rapat terbatas penanganan Covid-19 di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Senin, 28 Juni 2021.
Secara geografis, kata Taufan, Lombok- Sumbawa sangat potensial mewujudkan kawasan wisata zona hijau. ‘’Kita punya banyak gili. Kawasan yang penduduknya terbatas. Dan itu merupakan kawasan potensial wisata. Dalam draf pergub itu sudah diatur menyangkut standard operational procedur (SOP).’’
‘’Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak menerbitkan (Pergub). Lombok-Sumbawa sudah mengantongi semua syarat dan ketentuan standar melahirkan wisata zona hijau. Karena itu sekarang adalah waktunya,’’katanya.
Menurut Taufan, Pergub dan kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah daerah menjadi poin tersendiri. Terlebih Lombok khususnya akan menjadi tuan rumah event-event nasional dan internasional. Sebut saja L’etape, World Superbike dan puncaknya adalah MotoGP. ‘’Kita tidak punya waktu banyak. NTB harus berpacu dengan waktu yang tersisa. Inilah pentingnya ada aturan formal dan kemudahan-kemudahan yang akan membawa NTB keluar dari kungkungan pandemi Covid-19 ini,’’ ujar Taufan.
Sementara, Asisten III Setda NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi pada kesempatan yang sama mengatakan, sampai saat ini tidak ada pemberitauan secara resmi terkait pembatalan sejumlah event besar yang akan berlangsung di NTB, khususnya di Lombok. Ketersediaan vaksin juga cukup memadai dalam upaya pelaksanaan vaksin massal. Pemerintah Pusat bahkan siap mendukung penambahan vaksin terkait program percepatan pelaksanaan vaksin massal di tanah air.
Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi mengatakan, jauh sebelumnya pihaknya sudah melakukan terobosan-terobosan mempercepat program vaksin bagi pelaku pariwisata. Yusron juga mendorong pelaku industri pariwisata menerapkan CHSE di lingkungan kerjanya. Dari tiga kawasan calon wisata zona hijau di Lombok, kawasan tiga gili, Sembalun dan Mandalika–rata-rata sudah melakukan vaksin dan ter-CHSE mencapai 70 persen lebih.
‘’Ini menjadi langkah awal dan modal utama kita mewujudkan kawasan wisata zona hijau di NTB. Bahkan Pulau Moyo di Sumbawa sudah kita siapkan,’’ ujar Yusron.
Dukungan fasilitas, dukungan masyarakat, geografis NTB, dan sejumlah inovasi dalam rangka pemulihan pariwisata NTB, cukup mendukung mewujudkan wisatà zona hijau. Secara regulasi pun NTB tengah menyiapkan draft Pergub wisata zona hijau dengan berbagai kemudahan yang diberikan kepada wisatawan.
Sementara, penetapan destinasi wisata zona hijau yang disiapkan Pemprov NTB diklaim sebagi inovasi pertama di Indonesia di bidang pariwisata. Untuk mewujudkan inovasi ini, penetapan SOP menjadi harga mati.
Kawasan atau destinasi yang digadang-gadang menjadi wisata zona hijau ini diantaranya kawasan KEK Mandalika, Desa Sembalun dan kawasan tiga gili (Trawangan, Air dan Meno, red). Satu kawasan cantik lain ada di Pulau Sumbawa, yaitu Pulau Moyo.
Yusron Hadi, optimis bubble island dan bubble destination ini akan segera terealisasi dalam waktu dekat. ‘’Kehadiran destinasi wisata zona hijau ini menjadi penting dan segera kita wujudkan untuk mendukung event-event nasional dan internasional yang akan tersaji dalam waktu dekat ini,” katanya.
Untuk mewujudkan inovasi itu, lanjut Yusron, perlu komitmen dan dukungan semua lini. Termasuk kelompok masyarakat dari tingkat desa, lingkungan bahkan RT. Nantinya, akan ditetapkan semacam regulasi formal . SOP inilah yang akan mengikat sehingga destinasi-destinasi itu aman dan nyaman dikunjungi wisatawan.
‘’Setidaknya ada jaminan kesehatan, rasa aman dan nyaman di tengah pandemi Covid-19. Jaminan inilah yang kita pikirkan bersama dan harus didukung semua pihak jika ingin melihat pariwisata dan ekonomi NTB kembali pulih di tengah pandemi,’’ ujarnya.
Data resmi yang dikeluarkan pemerintah daerah, di tiga kawasan calon wisata zona hijau itu, rata-rata lebih dari 70 persen sudah memenuhi unsur menjadi kawasan hijau. Fasilitas pendukung di kawasan ini sudah tervaksin dan ter-CHSE. Kawasan tiga gili dan Desa Sembalun misalnya. Secara vaksin dan standar CHSE sudah memenuhi unsur aman dari Covid.
Asisten III Setda NTB menambahkan bahwa pihaknya optimis SOP ini sudah siap pertengahan Juli 2021. Kehadiran SOP menuju kawasan wisata zona hijau menjadi harga mati. ‘’Untuk menuju langkah yang ke seribu (event-event nasional dan internasional) langkah pertama yang harus dibuat adalah SOP,’’ tegasnya.
Memang, aku Nurhandini, banyak hal yang harus dibicarakan, disiapkan dan disediakan. Tapi kita harus tetap optimis SOP ini bisa terwujud. Misalnya lokasi atau tempat isolasi terdekat dengan zona hijau kawasan wisata itu. Selain itu, anggaran, Alat Pelindung Diri (APD), sistem pembuangan limbah dan lainnya. Dan yang lebih penting adalah komitmen masyarakat untuk mau disiplin menerapkan protokol kesehatan. ‘’Ini pentingnya keterlibatan semua pihak, temasuk unsur pemerintahan paling bawah desa sampai RT,’’ tegasnya