MataramPos.Com MataramPos
JAKARTA—Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan bahwa PPKM terus diperpanjang sampai masa evaluasi berikutnya, yakni 23 Agustus 2021. Namun, ia juga menyebut, bahwa selama Pandemi masih ada di Indonesia, PPKM tidak akan dihentikan.
Luhut mengatakan dirinya banyak mendapat pertanyaan apakah PPKM akan dilanjutkan atau dihentikan. Ia menegaskan, bahwa selama selama Covid-19 masih menjadi pandemi, maka PPKM akan tetap menjadi instrumen untuk mengendalikan mobilitas dan aktivitas masyarakat
”Kalau situasi Covid-19 semakin baik, PPKM akan diturunkan ke level yang lebih rendah. Dimana level 1 dan 2 mendekati kehidupan normal,” jelas Luhut tadi malam (16/8).
Luhut mengatakan, bahwa pelaksanaan PPKM akan dilakukan sesuai level dan akan dievaluasi setiap minggu secara tetap. Dalam beberapa minggu terakhir, sudah terlihat penurunan kasus konfirmasi positif, kasus aktif, maupun tingkat BOR.
Sehingga untuk menjaga momentum ini, pemerintah memutuskan untuk kembali memperpanjang PPKM level 2,3,4 di Jawa Bali seperti PPKM di luar Jawa Bali sampai 23 Agustus 2021. Dalam penerapan perpanjangan PPKM ke depan terdapat tambahan kabupaten /kota yang masuk ke Level 3 sebanyak 8 kabupaten/kota, sehingga total kabupaten kota yang masuk dalam level 3 dan 2 mencapai 61 kabupaten/kota. ”Detail keputusan ini akan dituangkan dalam Instruksi Mendagri secara lebih mendetail,” jelas Luhut.
Selain itu, Luhut menyebut bahwa masa percobaan pembukaan mall/pusat perbelanjaan berlangsung sukses. Sehingga dalam waktu dekat, uji coba akan diperluas ke kota-kota lain di level 3 dan 4. “Kapasitas akan ditingkatkan menjadi 50 persen. Kemudian dine-in diperbolehkan dengan kapasitas 25 persen atau 2 orang per meja,” jelas Luhut.
Selain itu, Olahraga jenis Outdoor yang dilakukan secara individu atau kelompok yang jumlahnya tidak lebih dari 4 orang dan tidak melibatkan kontak fisik akan diizinkan beroperasi dengan Protokol Kesehatan yang ketat. Uji coba penerapan SOP ini menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada empat aglomerasi di Jawa-Bali di PPKM Level 4 dan kota/kab dengan PPKM level 3
Pada kesempatan lain, Presiden Joko Widodo mengatakan saat pandemi Covid-19 pemerintah mencari titik keseimbangan antara “gas dan rem”. Artinya harus ada keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian. “Pemerintah harus selalu tanggap terhadap perubahan keadaan, dari hari ke hari secara cermat,” imbuhnya.
Strategi dan manajemen lapangan harus dinamis. Artinya menyesuaikan dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu. “Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten,” ucap Jokowi. Dia beralasan, hal ini untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada konferensi pers RAPBN kemarin mengungkapkan target pemerintah dalam mengatasi pandemi adalah dengan mengurangi laju penularan. Tujuannya agar jumlah yang tertular tidak lebih tinggi dari kapasitas fasilitas kesehatan. ”Indonesia 400 ribu tempat tidur dan 30 persen dialokasikan untuk covid,” ungkapnya.
Pandemi ini tidak akan menghilang dengan cepat. Untuk itu harus hidup berdampingan.
Pemerintah membeberkan strategi penanganan pandemic. Budi menyebutkan yang pertama adalah melakukan perubahan perilaku. Ini melalui protokol kesehatan (prokes). Selanjutnya, kedua harus melakukan deteksi dengan baik. ”Kedua strategi ini diarahkan pada orang sehat untuk mengurangi laju penularan,” ujarnya.
