Indikator Assessment PPKM Bertambah, Ini Dua Kabupaten di NTB yang Level I

MataramPost.com -Pemerintah pusat menambah capaian vaksinasi sebagai indikator assessment level PPKM. Kebijakan tersebut berimbas pada status level PPKM di 10 kabupaten/kota di NTB.

 

”Vaksinasi itu jadi komponen barunya,” kata Asisten III Setda NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi.

 

Eka menerangkan, sebelumnya level PPKM dihitung dari tiga komponen, yakni transmisi komunitas; kapasitas respons yang berisi telusur dan testing; serta treatment di rumah sakit. Dari ketiga indikator tersebut, Provinsi NTB sudah masuk kategori memadai dan berada pada level satu.

 

Begitu juga di kabupaten/kota. Dari 10 daerah, Sumbawa Barat, Lombok Timur, Lombok Barat, Kota Mataram, dan Bima berada pada PPKM level satu. Lima daerah lainnya, yakni Sumbawa, Lombok Utara, Lombok Tengah, Kota Bima, dan Dompu masih berada di level dua.

 

Kemudian, pemerintah pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 54 tahun 2021 menyebutkan, penetapan level wilayah berpedoman pada indikator penyesuaian yang dikeluarkan Menteri Kesehatan, ditambah dengan indikator capaian total vaksinasi dosis satu.

 

Dalam ketentuannya, jika capaian dosis satu kurang dari 40 persen, maka level PPKM kabupaten/kota dinaikkan satu tingkat. ”Ada pengaruhnya di NTB, level PPKM jadi berubah dengan tambahan indikator vaksinasi ini,” ujar Eka.

 

Berdasarkan Inmendagri Nomor 54 tersebut, hanya Lombok Barat dan Sumbawa Barat berada di level 1. Kemudian Lombok Tengah, Lombok Timur, Bima, Lombok Utara, Kota Mataram, dan Kota Bima di level 2. Sumbawa dan Dompu di level 3.

 

Terdapat tiga daerah, Lombok Tengah, Kota Mataram, dan Lombok Timur yang dari level 1 PPKM menjadi level 2 dalam Inmendagri. Padahal, jika melihat capaian vaksinasi dosis pertama, ketiga wilayah tersebut sudah di atas 40 persen. Kota Mataram bahkan sudah tembus 90,51 persen per 18 Oktober. ”Itu yang akan kita tanyakan kembali ke Kemenkes,” tuturnya.

 

Eka menyebut beberapa pejabat di daerah sempat melayangkan protes. Adanya tambahan indikator penilaian PPKM, membuat level mereka menjadi berubah. ”Saya jelaskan kalau itu memang bukan kesalahan daerah. Vaksin ini kan sepenuhnya kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya.

 

Kata Eka, rendahnya vaksinasi di sejumlah daerah di NTB disebabkan kurangnya pasokan logistik dari pemerintah pusat. Selain itu, pada Juli hingga Agustus vaksinasi fokus pada Kota Mataram yang sempat masuk PPKM level empat. Setelah itu, dropping vaksin difokuskan pada Lombok Tengah yang akan menggelar balapan World Superbike.

 

Kondisi tersebut mengakibatkan distribusi vaksin untuk daerah lain, terutama di Pulau Sumbawa, menjadi kurang. ”Logistik yang paling banyak berperan di rendahnya angka vaksinasi,” sebutnya.

 

Eka menyebut akan berkoordinasi kembali dengan Kementerian Kesehatan. Memastikan kelancaran logistik vaksin ke NTB. Sehingga vaksinasi bisa digenjot dan level PPKM bisa kembali turun.

 

”Kalau indikator lain kita sudah bagus. Tinggal vaksinasi saja yang kita kejar,” tandas Eka.

 

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dikes) NTB dr H Lalu Hamzi Fikri mengatakan, vaksinasi dosis pertama di NTB sudah mencapai 2.045.393 orang atau 52,30 persen dari target. ”Kita genjot terus supaya bisa tembus 70 persen. Terutama di kabupaten/kota yang masih kurang,” kata Fikri