Kanwl Kemenkumham NTB Ikuti Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022 Secara Virtual

 

Mataram, Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Deklarasi Janji Kinerja tahun 2022. Menkumham, Yasonna H. Laoly menegaskan Deklarasi Janji Kinerja ini merupakan pengukuhan komitmen jajaran Kemenkumham untuk bekerja dalam mencapai target kinerja.

 

Pendeklarasian Janji Kinerja ini dilakukan secara langsung di Jakarta dan disaksikan secara virtual oleh Kepala Kanwil Kemenkumham NTB beserta seluruh jajarannya, Kamis (06/01/2022).

 

Deklarasi Janji Kinerja juga dirangkaikan dengan penandatanganan secara digital Komitmen bersama Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Komitmen Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Komitmen bersama Janji Kinerja, Pakta Integritas serta Target Kinerja tahun 2022.

 

Ketua KPK, Firli Bahuri, yang hadir dalam Deklarasi Janji Kinerja ini mengapresiasi tema acara yaitu “Kita Tingkatkan Kinerja Kemenkumham Semakin PASTI dan BerAKHLAK Mendukung Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Reformasi Struktural”.

 

Menurutnya, tema ini sejalan dengan gagasan dan semangat dari KPK yang ingin memberantas korupsi.

 

Sementara itu, Ketua Ombudsman RI, Mokh. Najih, meyakini perjanjian kinerja ini merupakan salah satu ikhtiar yang diupayakan Kemenkumham untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kemenkumham sendiri masuk kedalam Kementerian/Lembaga yang masuk zona hijau dengan nilai 81,81 dalam survey kepatuhan yang dilakukan pada 24 Kementerian/Lembaga.

 

“Ombudsman selalu mendorong Kemenkumham untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan semakin baik ke depannya. Sinergi, kerja sama serta koordinasi diharapkan menjadi bagian dari upaya itu. Sehingga, kehadiran Kemenkumham di tengah-tengah masyarakat bisa lebih dirasakan sebagai output dari Deklarasi Janji Kinerja,” tutur Najih.

 

Menkumham, Yasonna H. Laoly menambahkan dalam sambutannya, bahwa penandatanganan janji kinerja ini bertujuan sebagai alat kendali kinerja secara berjenjang guna memastikan seluruh target dapat tercapai dengan baik.

 

Penandatanganan Zona Integritas ini, kata Yasonna, bertujuan untuk mengimplementasikan 8 area perubahan Reformasi Birokrasi.

 

“Tema yang kita pilih tahun ini, diwujudkan dalam delapan sasaran strategis dengan 21 ukuran keberhasilan serta 126 Target Kinerja. 87 target kinerja di tingkat pusat dan 39 target kinerja di wilayah. 2022 juga dicanangkan sebagai Tahun Hak Cipta Nasional sekaligus meluncurkan Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP Hak Cipta/POPHC),” terang Yasonna.(*)