Usulan Pilkada Juga Dibiayai APBN

MATARAMPOS.COM – Beberapa pemerintah daerah (Pemda) telah mengusulkan agar pilkada juga dibiayai dana APBN.

Plt Ketua KPU RI, Ilham Saputra juga membenarkan usulan dari beberapa pemda tersebut.

Dikutip dari bertuahposcom, salah satu alasannya, kata Ilham, karena tidak ada keserentakan persetujuan dan pencairan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Selain itu, ada ketidaksamaan besaran anggaran setiap daerah.

Dikatakan Ilham, berdasarkan pengalaman pilkada 2020 lalu, ada KPU daerah yang seharusnya mendapatkan dana hibah pada bulan Oktober. Namun, hingga bulan Desember, dana hibah tersebut belum juga cair, sehingga mengganggu tahapan pilkada.

“Tenggat waktunya Oktober, ternyata ada beberapa daerah yang Desember belum cair,” kata Ilham saat rapat dengan DPR RI, beberapa waktu lalu.

Untuk pilkada di 514 kabupaten/kota dan 34 provinsi, Ilham mengatakan KPU akan membutuhkan Rp26,2 triliun. Anggarannya sementara ini akan bersumber dari APBD masing-masing daerah. (mg1)